ruu pdp. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) PDP ini ditargetkan selesai pada awal 2021, tapi mengalami kebuntuan karena pemerintah dan DPR belum sepakat tentang siapa yang akan menjadi otoritas. ruu pdp

Mulai dari Undang-Undang Perbankan, Telekomunikasi, Administrasi Kependudukan, Kesehatan dan peraturan sektor lainnya. Ada empat hal yang dilarang terkait data dalam UU ini. Saat ini, setelah disetujui di Rapat Panja Komisi I DPR, draf RUU PDP tinggal menunggu jadwal Rapat Paripurna DPR RI untuk mendapatkan. Nah, substansi ini sedang dibicarakan dengan Komisi I. Dia menerangkan manfaat keberadaan RUU PDP seperti pengaturan perlindungan data pribadi yang bakal mengokohkan integritas dan kepercayaan terhadap Indonesia dalam tata kelola data global. Presiden Joko Widodo menyatakan pengesahan RUU PDP diharapkan dapat mendorong delapan kemajuan. Selasa, 20 September 2022 . Baca juga: Draf RUU PDP: Pencurian Data Pribadi Bisa Dipidana 5 Tahun dan Denda Rp 5 Miliar. Ramli, Kominfo menjadi bagian tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sebelumnya pelindungan data pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. Menurut laman resmi DPR, RUU PDP ditargetkan disahkan pada masa persidangan DPR mendatang, yakni Agustus 2022. 20 September 2022 14:10. Pemerintah Diminta Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas. Selain itu, RUU PDP juga mengatur keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik data dan pengendali data. Jakarta, Ditjen Aptika – Disahkannya RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi UU PDP menandakan era baru dalam tata kelola data pribadi di Indonesia. Pengesahan RUU PDP menjadi UU disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang berlangsung di ruang rapat Gedung DPR, Senayan. Salah satu dari beberapa UU yang menjadi dasar RUU PDP ini adalah UU 24 Pasal 79 Tahun 2013 yang berbunyi: (1)Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara. Dilansir Website DPR, pengusulan UU PDP sebenarnya telah dimulai sejak 20 Januari 2020 silam melalui Surat Presiden RI Nomor: R-05/Pres/01/2020 perihal RUU tentang Pelindungan Data Pribadi. 15 September 2022 21:35. Waktu: 13:00 – 16:00 WIB. 9 Permasalahan pelindungan data pribadiObyek pengaturan utama dalam RUU PDP adalah “Data Pribadi”. Oleh karena itu, diperlukan sosok yang tepat dan memiliki kompetensi terkait perlindungan data pribadi untuk memimpin lembaga. Ketua DPR berharap UU PDP ini nantinya bisa diselesaikan dengan baik yang bertujuan untuk menghasilkan hal-hal positif bagi seluruh warga negara Indonesia. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik,[2] tak terkecuali bagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang. Plate, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menjadi perwakilan Presiden Joko Widodo dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) bersama DPR RI. “Di RUU PDP itu kehadiran DPO sifatnya mandatori untuk perusahaan yang mengelola data besar dan spesifik, mereka (perusahaan) wajib punya DPO bersertifikat,” kata Semuel dalam acara peresmian Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI) yang dibarengi dengan diskusi daring bertema Peran Kunci Data Protection Officer (DPO) dalam. Berdasarkan RUU PDP, maka kedua pihak tersebut wajib melindungi data pribadi yang tercatat dalam database mereka. Dalam UU ini dijelaskan terkait empat hal yang dilarang terkait pengelolaan data pribadi. Salah satu kendala utama dalam pembahasan RUU PDP adalah soal rancangan posisi dan status Komisi PDP. Selain itu, RUU PDP juga mengatur keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik data dan pengendali data. Surat ini yang menugaskan Menkominfo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk. Tautan. ASEAN dan PBB Perkuat Kerja Sama untuk Kesejahteraan Rakyat about 19 hours ago. Selain itu RUU PDP juga diharapkan dapat mengadopsi prinsip resiprokal dengan negara lain menyangkut DFFT. Acara diskusi itu diadakan oleh Media Indonesia secara daring dan disiarkan melalui kanal YouTube dan media sosial Media Indonesia. Menurutnya,. “Yang umumnya tentu itu berhubungan dengan kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan digital. Copy Link. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengklaim, pihaknya bertanggung jawab menyusun RUU PDP yang memayungi ketentuan perundang-undangan lain terkait data pribadi di berbagai sektor. CNN Indonesia | Berita Terbaru, Terkini Indonesia, DuniaMerdeka. Hasilnya belum jelas juga. pdf Abstrak. Merujuk penjelasan UU, yang dimaksud dengan perbuatan seksual nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada. Bersamaan dengan RUU ini juga perlu didorong adanya literasi digital di masyarakat. Anggota yang hadir dinyatakan sudah memenuhi kuorum. “Kalian sebagai mahasiswa sebagai calon penerus bangsa harus berhati-hati, harus. saya berterima kasih kepada dpr yang kemarin beberapa hari sudah menyetujui untuk salah satu untuk hilir, digital RUU PDP di tingkat 1 sudah kita. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, kepada Kompas, Jumat (21/5/2021), mengatakan, pihaknya. Setelah tertunda beberapa kali, naskah final RUU. Plate. Di situs ini, Anda dapat mengetahui prolegnas tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, serta status dan perkembangan pembahasan RUU di DPR RI. Suasana pengesahan RUU PDP menjadi UU. Sebelumnya, Lodewijk meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan RUU PDP menjadi produk undang-undang. com, 10 Agustus 2020, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, RUU PDP bakal jadi kerangka regulasi tentang perlindungan data pribadi. Menurut Pratama, jika RUU PDP disetujui dan disahkan oleh DPR dan pemerintah, maka semua pihak yang menguasai data pribadi masyarakat baik swasta maupun lembaga negara tidak bisa lagi sembarangan. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 ini mengatur hak asasi manusia untuk melindungi data pribadi yang bersifat spesifik atau umum, berdasarkan Dasar Hukum. Selain itu, menjamin keamanan digital dan kasus kebocoran data juga dapat dihentikan. Komisi I. Jurnal LegislatifDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Tekno | 21:34. Yayasan Tifa bersama Meta, dalam diskusi Rabu (30/3/2022), mengatakan bahwa. Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat II yaitu rapat paripurna DPR. Perbedaan lainnya termasuk ruang lingkup pemberlakukan aturan untuk sektor publik dan privat serta mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi, "Jadi ada beberapa hal yang disesuaikan. dst. Kementerian Kominfo bertanggung jawab menyusun RUU PDP yang memayungi ketentuan perundang-undangan lain terkait data pribadi di berbagai sektor. Dia juga berharap agar Lembaga Pengawas Data Pribadi tidak menjadi perpanjangan tangan penguasa untuk intervensi ruang digital yang berlebihan dan tidak akuntabel. Masyarakat akan menjadi tahu untuk apa data pribadi yang. id, draf RUU PDP terdiri dari 16 bab dengan 76 pasal. Kehadiran RUU PDP menjadi UU PDP juga dapat menunjang pemerintah dalam melakukan pengawasan, penelusuran, dan penindakan terhadap dugaan kebocoran dan insiden terhadap data pribadi secara lebih memadai. JAKARTA, KOMPAS. Kini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) tersendiri. Pengesahan RUU PDP menjadi UU disampaikan dalam Rapat. Suara. A A A. Adapun dalam Pasal 1 Ayat (4) disebutkan, pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri. Poin Penting dalam RUU PDP yang Disahkan: Definisi dan Ketentuan Umum. Artikel ini menjawab permasalahan mengenai urgensi pengesahan RUU PDP sehingga dapat menjadi pedoman KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang bertanggung jawab atas perlindungan data pemilih melalui pengejawantahan EU GDPR. Namun setidaknya, draf RUU PDP terakhir masih memberikan denda sebesar tiga kali lipat besaran denda perseorangan pada perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana. Sebab, instrumen hukum terkait yang. Banyak yang Indonesia punya, banyak pula yang Indonesia lakukan. "Di Amerika Serikat, memproses data profiling berdasarkan identitas, ras, gender, itu. . Ia menyebut jika nantinya otoritas PDP yang didirikan berdasarkan RUU PDP disematkan sebagai bagian dari kementerian/lembaga atau LPNK, otomatis pemerintah akan mengawasi dirinya sendiri sehingga potensi abuse of power sangat tinggi. Plate membeberkan update terkini terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). U Badan/Pengarang-Subjek. "Kami berupaya mempercepat rancangan. Hal ini dikarenakan pembahasan RUU PDP antara Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tidak menemui titik temu (dead lock) mengenai kelembagaan pengawas data pribadi. Jika mengacu pada informasi dengan sumber tersebut, setidaknya terdapat 72 pasal dan 15 bab yang mengatur secara rinci mengenai data pribadi. Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat II yaitu rapat paripurna DPR. Terlebih dahulu, kita tentu harus bersyukur atas pengesahan ini. E-commerce volumenya akan naik. Agar kita bisa berbuat lebih banyak untuk Indonesia. Baca juga: 1,3 Miliar Data SIM Card Diduga Bocor, Anggota DPR Harap RUU PDP Segera Selesai. Termasuk 1-tahun Keanggotaan APPDI. Mengenai pembahasan RUU PDP, Ketua Rapat Bambang Kristiono menyatakan Komisi I dan Pemerintah akan meningkatkan sinergitas agar bisa segera disahkan. Publikasi. Sementara itu, penggunaan pita frekuensi 6GHz dan 4,9GHz untuk IMT 5G baru akan diputuskan setelah World Radiocommunication Conference 2023 atau WRC-23. kebocoran data bssn peretasan utama badan siber dan sandi negara berita ruu pdp aktual kebocoran data pribadi desk politik hukum. Pasalnya, pembahasan RUU TPKS sempat diwarnai penolakan dari pihak akademisi hingga politisi di parlemen. “Bila ini (RUU PDP) nanti selesai, maka Indonesia menjadi negara ke-5 di ASEAN yang memiliki undang-undang perlindungan data, khusus perlindungan data pribadi,” kata Menteri Johnny saat Konferensi Pers Update Tentang RUU Pelindungan Data Pribadi, yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (28/01/2020). Selain Dirjen Aptika dan Anggota DPR RI Muhammad Farhan, hadir pula narasumber Pengamat Kebijakan. RUU PDP juga dinilai akan mendorong pertumbuhan industri teknologi, informasi, dan komunikasi, serta. "Kita jangan hanya membuka. . Belum setuju, lho,” kata dia, ketika memberi paparan bertema “RUU PDP dan Perekonomian Digital Indonesia” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube CfDS UGM, Kamis (21/10/2021). Disebutkan, RUU PDP yang dibahas pemerintah bersama DPR bakal dibuat setara dengan UU tentang perlindungan data pribadi negara-negara lain. Baca juga: Identitas Warga Dicatut Berkali-kali, Pembahasan RUU PDP Masih Saja Alot. JAKARTA, KOMPAS. Berikut ini rangkuman perjalanan pembahasan RUU TPKS hingga akhirnya disahkan menjadi UU: 1. Sebelumnya, Lodewijk meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan RUU PDP menjadi produk undang-undang. Baca Juga: Revisi UU ITE Akan Dibahas Setelah RUU PDP Rampung. Di RUU PDP, semua legal basis yang dikenal di dalam GDPR (General Data Protection Regulation) dianggap sebagai sama dan memiliki nilai yang sama juga,” jelas Josua Sitompul. Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI) merupakan suatu wadah komunikasi bagi para praktisi yang memiliki perhatian khusus dan minat pada bidang pelindungan data pribadi di Indonesia. Hal ini karena data pribadi yang bocor dapat digunakan untuk kejahatan. Kharis mengungkapkan, draft RUU PDP yang telah disusun Panja kemungkinan bakal dibuka ke publik pada Rabu setelah Raker dengan pemerintah. RUU PDP Masuk Prolegnas dan Teguran Police Virtual. Jadi ada paksaan atau amanat dari UU PDP untuk memaksa semua lembaga negara melakukan perbaikan infrastruktur IT, SDM bahkan adopsi regulasi yang pro pengamanan siber. co) --Pemerintah harus fokus saat Pengusulan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) harus menjadi fokus utama pemerintah. Komisi I DPR RI menargetkan pembahasan RUU PDP selesai pada Masa Persidangan V DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 yang akan. Ada 32 regulasi yang memuat definisi data pribadi. Jakarta, Kominfo - Panitia Kerja Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah membahas penyempurnaan beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) bersama Komisi I DPR RI. JAKARTA (VOA) —. com - Pengakuan Tokopedia yang membenarkan adanya upaya pembobolan data pengguna, mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mempercepat pengesahan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP). Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga. “Untuk dibawa ke pembahasan tingkat II dalam waktu tidak terlalu lama,” ujarnya. RUU PDP nantinya akan menjamin hak pemilik data. “(RUU PDP) kan itu jadwalnya ada di DPR Komisi I, Pemerintah menunggu jadwal dari Komisi I. 0, Pemerintah Cetak SDM Industri Otomotif Mahir Digital 18-08-2023 17:22:43; Hadiri Peringatan Hari. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kominfo meminta Komisi I DPR agar. Di Indonesia, industri digital berkembang pesat sehingga membutuhkan perlindungan. (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang. Pembahasan RUU PDP Secara Terbuka. Dalam penyusunan undang-undang pada umumnya tidak terlepas dari kebijkan hukum pidana yang menyertainya. Pemerintah dan DPR memiliki perbedaan pandangan terkait lembaga pengawas PDP. Kominfo telah menetapkan Panitia Kerja Pemerintah dan siap untuk melanjutkan pembahasan penyelesaian dari rancangan undang-udang jadi undang-undang," ujar Menkominfo Johnny G Plate, Senin, 11 Januari 2021. Oleh karena itu, ketika rapat pengajuan program legislasi nasional (Prolegnas) digelar, RUU PDP bisa langsung dikirimkan ke DPR. “RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat I oleh Panja Komisi I DPR RI dan pemerintah. Alasannya, Indonesia masih dianggap rawan peretasan dan kesadaran keamanan siber yang masih rendah. Lihat Juga: Menkominfo akan Kembali Bahas RUU PDP bersama DPR. Contohnya, bisa dilihat dari disahkan nya GDPR (General Data Protection Regulation) di European Union atau EU. Baca Juga: RUU PDP Akan Naik ke Paripurna, Menkominfo: Sejarah Penting di Bidang Digital “Ini merupakan cabang kekuasaan eksekutif, cabang kekuasaan pemerintahan. # RUU PDP # Integrated Data Center # Data center; Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Foto: RES. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,. Pengecualian jurnalistik dalam hukum PDP sebenarnya telah diterapkan di banyak negara. RUU PDP diketahui sudah dibahas sejak awal 2020 dan melewati enam kali perpanjangan masa sidang di DPR RI, termasuk beberapa kali rapat pembahasan. Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) sedang digodok oleh pemerintah dan DPR. Jika nanti RUU PDP disahkan menjadi Undang-Undang PDP diharapkan akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga ruang digital. Ilustrasi RUU Perlindungan Data Pribadi (ist) Jakarta, law-justice. Jelas, nantinya juga terdapat ancaman hukuman untuk. Suara. # Data Pribadi # RUU PDP # Perlindungan Data Pribadi # elsam. tirto. Ilustrasi data pribadi. Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran. Tiga Menteri Kabinet Indonesia Maju yakni, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Foto: RES. Meski demikian, tidak jelas kapan RUU tersebut disahkan tatkala kebocoran data penduduk Indonesia terus menerus bocor. Dalam hal terjadi kebocoran, seperti beberapa waktu lalu, instansi pemerintah dan lembaga negara terkait sejatinya memiliki tanggung jawab hukum yang setidaknya sudah diatur dalam peraturan. Hal tersebut akan dilakukan sebagai langkah lanjutan dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Selain menindaklanjuti kebocoran data, pembentukan satgas juga merupakan salah satu poin yang tertera dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Semuel optimistis RUU PDP dapat segera diselesaikan. Referensi jurnal. Di dalamnya mengatur tentang definisi, jenis, hak kepemilikan, pemrosesan, pengiriman, dan lembaga berwenang yang mengatur data pribadi hingga sanksi. Bukan di luar cabang kekuasaan,” kata Plate. Menteri Kominfo berharap RUU PDP dapat diselesaikan pada 2020 mendatang. Waktu yang cukup. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Komunikasi dan informatika menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. KOMPAS. Urgensi UU Pelindungan Data Pribadi “Urgensi UU Pelindungan Data Pribadi” merupakan topik yang mewarnai diskusi-diskusi mengenai pelindungan data pribadi di Indonesia sejak beberapa tahun belakangan. Selain itu, diharapkan RUU PDP ini dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi setiap lapisan masyarakat, lembaga maupun instansi pengumpul data pribadi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. RUU PDP sendiri merupakan inisiatif Pemerintah yang menjadi prioritas untuk dibahas di DPR (Prolegnas Prioritas 2019). id. Tim Panja RUU Perlinduingan Data Pribadi (RUU PDP) Komisi I DPR RI Rapat dengan Tim Panja Pemerintah, terkait Pembahasan Materi Draf Inventarisasi Masalah DIM RUU tentang PDP. Sedangkan dalam RUU (Rancangan Undang-undang) Perlindungan Data Pribadi (PDP), data diri atau data pribadi merupakan setiap data seseorang yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi baik tersendiri atau terkombinasi dengan informasi yang lainnya secara langsung atau tidak langsung lewat sistem elektronik dan/atau non. Wakil Ketua Komisi I DPR. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan adanya perubahan dalam. Jakarta, Investor. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) mengalami kemajuan positif. Tipe Dokumen MONOGRAFI HUKUM. infografis sebelumnya. Kelembagaan atau otoritas PDP, yaitu lembaga yang akan menjalankan RUU PDP. RUU yang disusun oleh Baleg DPR memperkenalkan tindak pidana pelecehan seksual berbasis elektronik pada Pasal 5 RUU TPKS, namun DIM Pemerintah merekomendasikan penghapusan pasal tersebut. [Antara] Suara. Sedianya,. d baru tersebut akan melindungi setiap warga negara dari segala bentuk penyalahgunaan data pribadi. Pemerintah dianggap tak konsisten terhadap kesepakatan bersama yang telah dibuat terkait lembaga pengawas penggunaan data pribadi. Meskipun tengah berada dalam situasi darurat pandemi virus Corona, DPR mematok target untuk menyelesaikan pembahasan terhadap 4 RUU. Kini, kabar kelanjutan pembahasan RUU PDP membawa harapan akan perlindungan data pribadi warga negara yang lebih baik. Zudan berharap RUU PDP itu nantinya dapat memastikan data kependudukan dan data pribadi perseorangan benar-benar terjaga sehingga dapat mewujudkan apa yang disebut 'ekosistem pemanfaatan data yang sehat'. Kendala yang dihadapi dalam membahas RUU PDP adalah banyaknya regulasi terkait data pribadi. Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno menambahkan, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah (PP) No 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem. dalam RUU PDP. mengesahkan RUU Data Pribadi, termasuk di dalamnya membahas terkait dengan definisi dan klasifikasi data, mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, pembatasan akses terhadap data pribadi. Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja saat dihubungi hari Minggu (2/2/2020) di Jakarta menyampaikan, hampir semua perjanjian atau bentuk kerja sama pemanfaatan data penduduk tidak pernah transparan dan terbuka kepada publik. kaltimprov. com - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menegaskan pentingnya kedaulatan data pribadi di ekonomi digital Indonesia. co - Akhir-akhir ini ancaman kebocoran data pribadi kian mengemuka dengan semakin berkembangnya sektor e ‐ commerce di Indonesi a. "Draf sudah selesai, nanti tinggal saat Prolegnas baru dikirim. Hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan rapat pimpinan (Rapim) DPR memutuskan membawa RUU PDP ke Rapat Paripurna besok untuk disahkan sebagai undang-undang, kata Puan, Senin (19/9/2022). Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus. com - Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akhirnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna kelima Masa Persidangan I Tahun sidang 2022-2023 pada Selasa (20/9/2022). Otoritas independen bertugas untuk menegakkan regulasi, pendidikan publik, dan investigasi jika terjadi kasus pelanggaran terhadap data pribadi. Ini karena perjuangan. Acara diskusi itu diadakan oleh Media Indonesia secara daring dan disiarkan melalui kanal YouTube dan media sosial Media Indonesia. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat. Menurut Dirjen Semuel, transfer data antarnegara hanya boleh dilakukan jika negara tujuan memiliki aturan yang setara dengan RUU PDP. RUU PDP saat ini sedang dalam pembahasan di DPR dan telah masuk ke dalam Prolegnas. KOMPAS. Darurat Perlindungan Data Pribadi, DPR Diminta Segera Ambil Langkah Cepat. Pemerintah dan DPR telah membahas rancangan RUU PDP sejak 2020. Dalam UU PDP tersebut, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem.